JAKARTA, iDoPress - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan pemerintah agar rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) tidak disalahgunakan menjadi alat politik.

“Jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa, atau diisi oleh kader-kader dari partai tertentu. Kalau ini sampai terjadi, maka koperasi desa bukan lagi alat ekonomi rakyat, tapi berubah menjadi alat distribusi kekuasaan,” kata Mufti dalam kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).

Dia menegaskan, proses seleksi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi, bukan kedekatan dengan kekuasaan.

Meski begitu, Mufti mengapresiasi langkah pemerintah membuka puluhan ribu formasi tersebut karena dinilai dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi desa.

Namun, politikus PDI-Perjuangan ini mengingatkan kebijakan ini tidak boleh berhenti pada rekrutmen semata tanpa akuntabilitas yang jelas.

“Pembukaan puluhan ribu formasi manajer Kopdes patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa. Tapi proses rekrutmen harus memenuhi unsur keadilan dan dilakukan secara transparan, melalui standar profesional yang ketat,” ungkap Mufti.

Di sisi lain, Mufti menyoroti potensi ketidakadilan jika rekrutmen dilakukan tanpa mempertimbangkan masyarakat desa yang telah lebih dulu merintis program Kopdes Merah Putih.

Menurut dia, sejak program berjalan, banyak kepala desa dan tim di lapangan yang sudah bekerja menjalankan fungsi awal koperasi, mulai dari administrasi hingga operasional dasar, bahkan tanpa kepastian insentif.

“Mereka bekerja siang malam, sering tanpa kejelasan insentif, hanya karena semangat dan dorongan membangun desa,” kata Mufti.

Karena itu, dia berharap pemerintah tetap memberikan prioritas kepada mereka yang sudah lebih dahulu terlibat dalam pengembangan Kopdes.

“Ketika pemerintah kemudian membuka rekrutmen baru secara terpusat, jangan sampai ada masyarakat desa yang merasa ditinggalkan. Pemerintah wajib memprioritaskan orang-orang yang sudah lebih dulu berjuang untuk Kopdes,” tegasnya.

“Justru yang ideal adalah menggabungkan keduanya, kapasitas profesional dan pengalaman lapangan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Mufti juga mengingatkan agar rekrutmen tidak dijadikan sebagai “reset total” yang mengabaikan kerja-kerja sebelumnya di desa.

Menurut dia, banyak program desa gagal bukan karena konsepnya, melainkan karena pelaksana yang tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat.

“Banyak program desa gagal bukan karena konsepnya buruk, tapi karena orang yang menjalankan tidak punya keterikatan dengan masyarakat. Mereka yang sudah berjuang sejak awal justru punya modal sosial itu dan itu tidak bisa direkrut secara instan,” ucapnya.