JAKARTA, iDoPress - Markas Besar (Mabes) TNI memastikan tidak ada instruksi langsung dari PanglimaTNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar prajurit TNI turut serta memberantas begal.

Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan, Panglima TNI mendukung kehadiran prajurit di lapangan untuk membantu Polri.

“Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan,” ujar Nas saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Nas, hadirnya TNI di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.

Nas menegaskan, penanganan tindak pidana tetap menjadi kewenangan Polri.

Oleh karena itu, TNI tidak melakukan penegakan hukum terhadap warga sipil.

“TNI hadir untuk membantu tugas Kepolisian RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Nas.

Ia juga memastikan hingga kini belum ada kebijakan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan begal di tingkat Kodam maupun Kodim.

Menurut Nas, TNI dan Polri selama ini terus berkoordinasi dan bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar pelaksanaan di lapangan tetap berjalan dalam koridor hukum.

TNI ikut buru begal

Diberitakan sebelumnya, di tengah upaya pemberantasan begal, TNI juga ikut dilibatkan dalam patroli keamanan di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan, pihaknya menurunkan personel dari Koramil, Kodim, hingga batalion tempur untuk patroli bersama kepolisian.

“Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah,” kata Iskak, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).

Menurut Iskak, keterlibatan TNI dilakukan untuk mendukung keamanan wilayah dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Selain patroli bersama, isu keamanan juga dikaitkan dengan rencana pembentukan 750 batalion baru hingga 2029.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, keberadaan batalion teritorial pembangunan dibutuhkan karena banyak daerah sebelumnya tidak memiliki pasukan militer.

“Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Sjafrie, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Sjafrie, tingkat kriminalitas di sejumlah daerah menurun setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di wilayah tersebut.

Ia mengatakan, batalion teritorial pembangunan juga menjalankan patroli keliling dan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang