JAKARTA, iDoPress - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Jakarta meski sejumlah program Gubernur Jakarta Pramono Anung dinilai masih sejalan dengan harapan partai tersebut.

Ketua DPW PKS Jakarta, Suhud Alynudin, mengatakan PKS tidak berada pada posisi mendukung atau mengkritik secara membabi buta. Sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif Jakarta 2024, PKS memilih bersikap proporsional terhadap kebijakan pemerintah daerah.

"Hal-hal yang kita sepakati, yang baik, tentu kita dukung. Tetapi hal-hal yang kurang, kita akan koreksi, kita akan kritik," kata Suhud dalam wawancara eksklusif dengan iDoPress, Senin (1/6/2026).

Menurut Suhud, muncul anggapan bahwa DPRD Jakarta saat ini lebih "adem" dibanding periode-periode sebelumnya. Namun, ia menilai hal itu bukan berarti fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah tidak berjalan.

Suhud mengatakan, isu-isu nasional yang mendominasi pemberitaan membuat kerja pengawasan DPRD terhadap persoalan Jakarta kurang mendapat perhatian publik.

"Sikap kritis tetap ada. Tetapi kan kita tidak harus selalu mencari perbedaan," ujar dia.

Ia menilai hingga saat ini sejumlah program Pemprov Jakarta masih sesuai dengan ekspektasi PKS sehingga tidak ada alasan untuk terus-menerus melancarkan kritik.

Program seperti sekolah gratis, penyediaan bahan pokok bagi warga, hingga akses kesehatan disebut masih sejalan dengan pandangan PKS.

"Kalau memang banyak hal yang bisa kita sepakati, kemudian juga kinerja eksekutif masih sesuai dengan ekspektasi kita, saya kira tidak ada alasan juga untuk mengkritik secara membuat pemberitaan dan mencari-cari kesalahan," kata Suhud.

Meski demikian, PKS tetap menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Salah satunya terkait penanganan banjir dan pengawasan keselamatan gedung bertingkat di Jakarta, terutama setelah terjadinya sejumlah insiden kebakaran.

"Hal lain tetap disuarakan. Soal banjir, penanganan banjir kan bicara juga. Soal pengawasan terhadap keselamatan gedung di Jakarta, itu juga disuarakan," ucap Suhud.

Menurut dia, lemahnya pengawasan terhadap standar keselamatan bangunan dapat berdampak langsung pada keselamatan warga sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Harus ada penegakan hukum terhadap gedung-gedung bertingkat. Karena itu menyangkut keselamatan jiwa warga," tegasnya.

Rahasia PKS Menang di Jakarta

Dalam kesempatan itu, Suhud juga menjelaskan faktor yang membuat PKS kembali menjadi partai peraih suara terbanyak di Jakarta pada Pemilu 2024.