JAKARTA, iDoPress - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan alasan kritik terhadap Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung tidak terlalu sering terdengar di ruang publik.

Ketua DPW PKS Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, hingga saat ini banyak program yang dijalankan Pemprov Jakarta masih sejalan dengan pandangan dan ekspektasi PKS sehingga tidak ada alasan untuk terus-menerus melontarkan kritik.

"Kalau memang kita banyak hal yang bisa kita sepakati, kemudian juga kinerja eksekutif masih sesuai dengan ekspektasi kita, ya saya kira tidak ada alasan juga untuk mengkritik secara, apalagi secara membuat pemberitaan dan mencari-cari kesalahan," kata Suhud dalam wawancara eksklusif dengan iDoPress, Senin (1/6/2026).

Menurut Suhud, PKS tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun, sikap kritis tersebut tidak selalu harus ditunjukkan dengan mencari perbedaan atau menyerang kebijakan yang dinilai sudah berjalan baik.

Ia menegaskan, PKS memiliki prinsip mendukung kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan mengoreksi kebijakan yang dianggap masih memiliki kekurangan.

"Hal-hal yang kita sepakati, yang baik, tentu kita dukung. Tetapi hal-hal yang kurang, kita akan koreksi, kita akan kritik," ujar Suhud.

Suhud menilai sejumlah program Pemprov Jakarta saat ini masih sesuai dengan harapan PKS. Di antaranya program sekolah gratis, penyediaan bahan pokok bagi masyarakat, hingga akses layanan kesehatan.

Karena itu, menurut dia, tidak tepat jika PKS dianggap kehilangan sikap kritis hanya karena tidak sering melontarkan kritik kepada pemerintah.

Ia juga menilai sorotan publik terhadap isu nasional yang sangat dominan membuat kerja-kerja pengawasan DPRD Jakarta terhadap persoalan daerah kurang terlihat.

"Sikap kritis tetap ada. Tetapi kan kita tidak harus selalu mencari perbedaan," kata Suhud.

Meski mendukung sejumlah program pemerintah, PKS tetap menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.

Beberapa di antaranya terkait penanganan banjir dan pengawasan keselamatan gedung bertingkat di Jakarta.

Menurut Suhud, insiden kebakaran yang terjadi belakangan ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap standar keselamatan bangunan.

"Hal lain ya tetap disuarakan. Soal banjir, penanganan banjir kan bicara juga. Soal pengawasan terhadap keselamatan gedung di Jakarta, nah itu kan juga disuarakan," ujarnya.

PKS, lanjut Suhud, akan terus menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Jakarta.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang