JAKARTA, iDoPress - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meminta kepada jajaran Komisi XIII DPR agar anggarannya bisa dipisah dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Tadi saya katakan ke teman-teman, dulu Jenderal Sudirman mau bergerilya istrinya suruh jual gelang jual kalung. Kita pun sama, ya, tidak ada makan siang gratis sekarang ini. Artinya perlu anggaran, Pak, ya. Perlu anggaran, dan tadi rekan-rekan sudah menyampaikan, sehingga KSP itu anggarannya harus tersendiri sehingga tidak lagi di bawah Setneg," kata Dudung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR, Dudung menjelaskan tugas dan fungsi KSP yang mengalami keterbatasan anggaran.

Oleh karenanya, dia berharap Komisi XIII DPR bisa mengakomodir permintaan KSP soal pemisahan anggaran KSP dari Kemensetneg.

"Mudah-mudahan Pak Ketua nanti bisa menjembatani kami. Pokoknya kami KSP Pak, demi bangsa dan negara," lanjutnya.

Dia mengatakan, saat ini anggaran KSP masih di bawah Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

Menurutnya, ia juga pernah harus mengeluarkan uang pribadi saat bertugas sebagai KSP.

"Saya pernah mau berangkat ke Palembang, mau investigasi masalah kampung nelayan. Karena ada perubahan saya dipanggil Presiden, dimundurkan pesawatnya besok, ada penambahan pesawat, kata sekretaris saya, 'Pak Dudung, ini harus uang pribadi, karena di data di anggarannya cuma segini'," ungkapnya.

KSP kawal program Prabowo

Lebih lanjut, ia mengatakan Kantor Staf Kepresidenan memiliki peran sebagai pengawalan pelaksanaan program prioritas nasional yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan, KSP tidak mengambil alih tugas dan kewenangan teknis kementerian maupun lembaga lain, tetapi melainkan memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan arahan Presiden Prabowo.

"Arah kerja KSP melakukan melalui monitor berbasis data, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengelolaan isu-isu strategis nasional serta penyusunan rekomendasi kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan," ujar dia.

KSP akan memastikan setiap hambatan yang muncul terkait program prioritas dapat terdeteksi lebih awal agar dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dengan kementerian lembaga terkait.

Selain itu, KSP juga melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional agar seluruh program strategi pemerintahan pemerintah dapat berjalan secara terintegrasi, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, lanjut Dudung, KSP berupaya memastikan setiap program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Namun, menurutnya, KSP masih mengalami beberapa kendala dan tantangan dalam mengawal program pemerintah.