TANGERANG, iDoPress - Gubernur Banten Andra Soni mengakui Pemerintah Provinsi Banten saat ini belum dapat membantu Pemprov DKI untuk merawat halte Transjabodetabek.

Pemprov Banten saat ini masih terkendala kemampuan fiskal untuk ikut serta membantu biaya perawatan.

"Jakarta ini setunggal, enggak ada kabupaten/kota. Jadi Jakarta ini undang-undang Daerah Khusus Jakarta sehingga fleksibilitasnya lebih tinggi. Berbeda dengan kami yang ada di Banten dan provinsi-provinsi lain. Sehingga sementara sampai dengan saat ini kemampuan fiskal kami belum bisa ikut serta," jelas dia saat ditemui di Ciangur, Banten, Jumat (31/7/2026).

Selain itu, aset halte Transjabodetabek juga bukan kepemilikan pemerintah Provinsi Banten.

Hal tersebut membuat pihaknya tidak mempunyai dasar untuk melakukan perawatan menggunakan APBD.

Meski demikian, ia memastikan pihak Pemprov Banten akan selalu membantu rencana milik Pemprov DKI Jakarta selama hal itu masih dilakukan.

"Kami selalu berkomitmen untuk ikut membantu men-support rencana-rencana Jakarta, untuk ikut membantu men-support apa yang dibutuhkan oleh Jakarta selama kami bisa melaksanakan itu," tegas dia.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut semua halte Transjabodetabek yang berada di Provinsi Banten merupakan milik Pemprov DKI.

"Memang halte itu kalau di Banten kebetulan sepenuhnya nanti yang mengelola DKI Jakarta," ucap dia dalam kesempataan yang sama, Jumat.

Menurut dia, kondisi halte Transjabodetabek yang berada di Banten juga sudah dalam kondisi baik.

"Kebanyakan sebenarnya haltenya juga sudah cukup bagus yang ke arah bandara, ke arah BSD dan sebagainya, ke arah Alam Sutera itu haltenya relatif sudah baik," tambah Pramono.

Sebelumnya, Pramono menyebut, selama ini beban subsidi layanan Transjabodetabek yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta terus membengkak.

Besarnya subsidi tidak hanya disebabkan oleh tarif yang murah, tetapi juga karena Pemprov DKI turut menanggung biaya perawatan halte-halte yang berada di luar wilayah Jakarta.

“Dan memang sekarang ini kenapa subsidinya juga menjadi besar? Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian,” ujar Pramono saat ditemui di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI untuk melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Transjabodetabek.

Meski begitu, ia memastikan subsidi untuk layanan yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga itu tidak akan dihapus.

"Enggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas bahwa akan ada beberapa penyesuaian yang diperlukan," ujarnya.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang