Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Ferril Dennys

PADA 15 Agustus 2026, dua keterangan resmi keluar dari Banda Aceh pada hari yang sama.

Polda Aceh menyatakan situasi seusai zikir peringatan Hari Damai Aceh ke-21 telah terkendali dan kondusif.

Beberapa jam sebelumnya, Koordinator KontraS Aceh Azharul Husna menyatakan peringatan itu tercoreng oleh tindakan represif aparat, dan menyebut kejadian tersebut tak bisa dibaca sebagai peristiwa tunggal.

Keduanya berbicara tentang sore yang sama, di kota yang sama.

Sebagai peneliti komunikasi dan studi naratif, saya membaca dua pernyataan itu bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai peringatan dini.

Peristiwa Baiturrahman belum punya makna yang disepakati. Dan di situlah letak bahayanya: dalam beberapa hari ke depan, akan ada perlombaan untuk menentukan cerita mana yang menang (pemberontakan atau penindasan) sebelum fakta dasarnya selesai diverifikasi.

Sikap saya sederhana: seluruh pihak perlu menahan diri dari penamaan dini, dan segera mengisi kekosongan informasi dengan fakta yang bisa diperiksa.

Kekerasan berikutnya, jika terjadi, akan lahir dari cerita yang mengeras terlalu cepat, bukan dari bendera yang dikibarkan di tiang, namun bagaimana narasi dalam video yang beredar.

Kekosongan fakta selalu diisi oleh ingatan

Yang kita ketahui pasti masih sedikit. Berdasarkan laporan sejumlah media Aceh (di media sosial), kericuhan pecah sekitar pukul 11.25 WIB setelah rangkaian zikir dan orasi selesai, ketika seseorang menurunkan Merah Putih dari tiang di halaman masjid dan menggantinya dengan bendera Bulan Bintang.

Aparat merespons dengan tembakan peringatan dan gas air mata.

Siang harinya massa bergerak ke Pendopo Gubernur, mencopot lambang Garuda, dan menyeretnya.

Siaran pers Penerangan Kodam Iskandar Muda menyebut sejumlah kendaraan rusak dan satu sepeda motor dinas TNI dibakar.

Di luar itu, hampir semuanya masih kabur. Sebuah media lokal mencatat beredarnya laporan tentang suara letusan tanpa keterangan resmi yang memastikan sumbernya.

Jumlah korban luka pun belum tuntas: koalisi masyarakat sipil mengaku sulit mengonfirmasi angka karena informasi yang beredar sebagian besar berasal dari foto dan video lapangan.