JAKARTA, iDoPress - TNI melalui Kodam XVII/Cenderawasih mengimbau masyarakat untuk bijak menyikapi rencana pemutaran film dokumenter berjudul “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah wilayah Papua.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto mengatakan, setiap karya film yang diputar secara luas kepada publik wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

“Kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," kata Tri, dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Tri mengatakan, belum adanya sertifikasi resmi menjadi alasan utama mengapa pemutaran film tersebut dinilai tidak tepat dilakukan di ruang publik.

Menurut dia, situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua harus tetap dijaga di tengah berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di sejumlah wilayah.

Ia mengingatkan, penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui proses verifikasi otoritas berwenang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.

“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua. Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif,” ungkap dia.

Kodam XVII/Cenderawasih juga menyatakan akan terus memantau situasi guna memastikan ketertiban umum tetap terjaga.

Aparat turut mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.

Selain itu, Tri menegaskan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, prajurit TNI selama ini aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan hidup sehat, membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum, hingga mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

“Berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk terus hadir bersama masyarakat Papua melalui pendekatan humanis dan penuh kepedulian demi terciptanya Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” kata Tri.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan pelarangan pemutaran film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Yusril mengatakan, larangan nobar di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) karena persoalan administratif.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” kata Yusril, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan bahwa pembubaran atau penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang